Pemerintah Segera Putuskan Nasib UN, Apakah Jadi Digelar Ataukah Dihapus

Kelanjutan dari keberadaan Ujian Nasional (UN) tinggal menunggu waktu.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan segera melakukan rapat terbatas dengan para menteri kabinet kerja untuk memutuskan nasib UN.

 

Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Puan Maharani, mengatakan pemerintah akan melakukan rapat terbatas untuk mengemukakan laporan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk melanjutkan UN atau tidak.

Keputusan berasal dari presiden dan akan diselesaikan sebelum tahun bergulir.

"Insya Allah sebelum tahun baru sudah ada keputusan apakah hal itu (UN) akan dilakukan atau tidak, dan jika tidak, apa yang akan dilaksanakan kemudian," ujar Puan, Selasa (6/12/2016).

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, mengatakan persiapan untuk pergantian UN telah mencapai 70 persen. Pelaksanaan tinggal menunggu rapat terbatas dan keputusan dari Presiden.

"Sistemnya tetap ada ujian namun kita serahkan kepada daerah. Kalau yang SMA diampu Provinsi kalau SD-SMP diampu pemerintah Kabupaten-Kota," tutur Muhadjir.

Bedanya, soal dibuat oleh Majelis Guru Mata Pelajaran (MGMP) dan pemerintah pusat hanya menitipkan beberap soal untuk menilai standar secara nasional.

Pelimpahan kewenangan kepada daerah disebutkan menyesuaikan UU otonomi daerah.

"Perencanaan, pelaksanaan, dan evalusasi termasuk yang menentukan kelulusan siswa itu tergantung pada guru, bukan ditangan negara. Kita yang dipusat hanya memberikan rekognisi saja," ungkapnya.

Untuk anggarannya, hal tersebut masih akan dirapatkan kembali. Namun Muhadjir masih akan menggunakan anggaran lama untuk UN. Bila tersisa, fungsi penganggaran akan dialihkan untuk keperluan lainnya.

"Tetap untuk pendidikan Indonesia, bisa kita alihkan untuk penataran guru misalnya," pungkasnya. (*)

Sumber: TRIBUNJOGJA.COM